SINJAI, Karebanasulsel.id- Sebuah video berdurasi lebih dari sepuluh menit yang beredar luas di media sosial menampilkan Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, menyampaikan kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah pusat. Tanpa retorika berlebihan, ia memilih sikap lugas, sebuah langkah yang relatif jarang diambil oleh pejabat daerah. Jumat 01/05/2026.
Melalui akun Facebook pribadinya, Mahyanto meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan angka, tetapi berdampak langsung pada perputaran ekonomi di daerah.
Video itu dengan cepat menjadi perhatian publik, mengumpulkan ribuan tanda suka, ratusan komentar, dan dibagikan secara luas. Di Sulawesi Selatan, Mahyanto bahkan disebut sebagai salah satu pejabat daerah yang secara terbuka menyuarakan kritik terhadap kebijakan tersebut.
Mahyanto membangun argumennya dari fondasi ekonomi lokal. Ia menilai aktivitas pembangunan mulai dari jalan, jembatan hingga fasilitas umum merupakan penggerak utama ekonomi masyarakat. Proyek-proyek tersebut menyerap tenaga kerja, menghidupkan penggunaan material lokal, serta menjaga sirkulasi uang di tingkat bawah. “Perputaran ekonomi sangat dipengaruhi mobilitas kegiatan,” ujarnya, menegaskan inti kekhawatirannya.
Kekhawatiran itu diperkuat oleh kondisi fiskal daerah. APBD Kabupaten Sinjai yang berada di kisaran Rp1,1 triliun, menurutnya, telah terbebani belanja pegawai lebih dari 50 persen. Beban itu semakin meningkat dengan penambahan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), di tengah pengurangan anggaran sekitar Rp200 miliar pada tahun berjalan.
Dalam situasi tersebut, penerapan efisiensi secara seragam dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah. “Jika anggaran terus berkurang, lalu dari mana sumber pembiayaan pembangunan?” tegasnya.
Ia juga menyoroti pengurangan alokasi dana desa sekitar Rp500 juta per tahun yang dialihkan untuk program Koperasi Merah Putih. Menurutnya, kebijakan itu berisiko menghambat pembangunan di tingkat desa—level yang justru paling membutuhkan intervensi anggaran.
Meski kritis, Mahyanto tetap menempatkan argumentasinya dalam kerangka administratif. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak menghamburkan anggaran, melainkan memprioritaskan belanja pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya infrastruktur dasar.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan disparitas kapasitas fiskal antar daerah. Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah seperti Sinjai, kata dia, tidak dapat disamaratakan dengan daerah yang memiliki kekuatan fiskal besar.
Mahyanto juga mengusulkan adanya forum dialog terbuka antara pemerintah pusat dan kepala daerah guna mencari titik temu antara disiplin fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.
Di bagian akhir, ia menyinggung isu krusial terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen. Menurutnya, penerapan aturan tersebut secara kaku berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk ketidakpastian nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Di tengah arus kebijakan yang cenderung seragam dari pusat, suara Mahyanto menjadi catatan penting dari daerah. Bukan semata karena nadanya yang kritis, tetapi karena berpijak pada realitas lapangan di wilayah dengan keterbatasan fiskal yang tetap menuntut ruang untuk bertahan dan berkembang.
Redaksi: ABK
……………..
