Program Bergizi Justru Diduga Jadi Ancaman Kesehatan Anak di Tiga Desa di Sinjai
SINJAI, Karebanasulsel.id- Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak di Kabupaten Sinjai kini menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah warga di tiga desa melaporkan adanya pembagian makanan bergizi yang diduga tidak layak konsumsi dan berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat.
Laporan tersebut diterima redaksi Karebanasulsel.id dari warga Desa Bua (Kecamatan Tellulimpoe), Desa Talle (Kecamatan Sinjai Selatan), dan Desa Pattongko (Kecamatan Sinjai Tengah) pada Sabtu (25/10/2025).
“Di desa kami ditemukan pembagian makanan bergizi yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Nasi dan sayur yang dibagikan terkadang sudah basi dan sangat tidak memenuhi standar gizi,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.
Warga pun meminta agar Pemerintah Daerah segera melakukan langkah konkret untuk memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak. Mereka juga mendesak anggota DPRD Sinjai serta Aparat Penegak Hukum (APH) agar turun langsung memeriksa kondisi dapur gizi yang menjadi sumber distribusi makanan tersebut.
“Kami berharap para wakil rakyat benar-benar mendengar jeritan masyarakat kecil. Jangan tunggu ada korban baru turun tangan,” tegas warga lainnya.
Sementara itu, Alimuddin CS, seorang aktivis pemerhati masyarakat, turut angkat suara menyoroti persoalan ini. Ia menilai, meskipun program pembagian makanan bergizi yang diinisiasi langsung oleh Presiden RI H. Prabowo Subianto sangat baik secara konsep, namun pelaksanaannya di lapangan justru terkesan asal-asalan dan jauh dari tujuan utama program.
“Ini program bagus dan menyentuh masyarakat kecil, tapi sangat disayangkan jika pelaksanaannya justru tidak memperhatikan standar kebersihan dan gizi. Ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa,” ujar Alimuddin dengan nada geram.
Ia juga menyarankan agar pengelolaan dapur makanan bergizi diserahkan ke pemerintah desa masing-masing, agar lebih mudah diawasi dan langsung diketahui kualitasnya oleh masyarakat setempat.
“Kalau boleh, dapur gizi diserahkan saja ke desa. Pemerintah desa lebih tahu kondisi warganya dan bisa memantau langsung agar tidak terjadi hal-hal seperti ini,” tutupnya.
Dari data yang dihimpun redaksi, diketahui bahwa program bantuan makanan bergizi tersebut dikelola oleh pihak Provinsi, bukan Kabupaten. Dapur gizi yang ditunjuk berada di Kota Sinjai, dan menjadi pusat distribusi untuk beberapa wilayah di kabupaten tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Sinjai maupun dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dugaan distribusi makanan bergizi tidak layak konsumsi tersebut.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik luas, dan masyarakat menunggu tindakan cepat serta transparansi dari pihak berwenang agar kejadian serupa tidak terulang, serta kesehatan anak-anak penerima manfaat benar-benar terjamin sesuai amanah program nasional.
Redaksi : ABK
………
