SINJAI, Karebanasulsel.id- Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek berskala nasional yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) ini dinilai kurang transparan dan terindikasi mengabaikan aspek keselamatan kerja di lapangan. Dan terpantau langsung di lapangan pada Rabu 22/10/2025.
Berdasarkan pantauan langsung tim media Karebanasulsel.id, papan informasi proyek di lokasi kegiatan tidak memuat nilai kontrak atau besaran pagu anggaran, meski mencantumkan detail teknis lain seperti nama proyek, sistem kontrak, nama kontraktor pelaksana, serta konsultan supervisi.
Proyek dengan nomor kontrak B.5053/DJPT.6/PI.420/PPK/IXX/2025 tersebut diketahui dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan konsultan supervisi PT Ideawarna, menggunakan sumber dana dari APBN Tahun 2025 dan memiliki masa pelaksanaan selama 114 hari kalender.
Ketiadaan informasi nilai anggaran pada papan proyek dianggap masyarakat sebagai bentuk ketidaktransparanan. Padahal, keterbukaan anggaran merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam regulasi keterbukaan informasi proyek pemerintah.
Tak hanya itu, kondisi lapangan juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Sejumlah pekerja terlihat tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, rompi, atau sepatu keselamatan saat bekerja. Padahal, penggunaan APD merupakan standar minimum keselamatan kerja yang wajib diterapkan pada setiap proyek konstruksi.
Salah seorang warga setempat yang enggan disebut namanya mengungkapkan keprihatinannya.
Lihat Video Selengkapnya di Bawah ini
“Kami senang ada pembangunan untuk nelayan di desa kami, tapi pekerjanya kasihan. Banyak yang kerja tanpa pelindung apa-apa. Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang tanggung jawab?” ujarnya kepada Karebanasulsel.id, Rabu (22/10/2025).
Menanggapi hal tersebut, sejumlah pemerhati pembangunan di Sinjai juga menyerukan agar pihak berwenang lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proyek yang bersumber dari anggaran negara.
“Keterbukaan informasi publik itu wajib, apalagi menyangkut uang rakyat. Masyarakat berhak tahu berapa besar anggaran yang digunakan dan sejauh mana proyek itu dijalankan sesuai aturan,” tutur salah satu aktivis pemerhati transparansi publik, Alimuddin, yang dihubungi terpisah.
Kadis Perikanan dan Kelautan Sinjai Syamsul Alam yang dijumpai media di ruang kerjannya mengatakan bahwa “Pembangunan Kampung Nelayang Merah Putih di Desa Tongke-Tongke tersebut kami di Dinas Perikanan Sinjai tidak tau nilainya, karena kami hanya mempasilitasi saja. Yang jelas Bangunan tersebut nanti akan dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung, antara lain Pabrik es, bengkel dan tambatan kapal, kios perbekalan dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sentra kuliner, serta koperasi nelayan.
“Dengan adanya fasilitas tersebut, kawasan ini akan menjadi pusat aktivitas ekonomi pesisir sekaligus mendukung peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap,”
Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tongke-Tongke Sinjai Timur semoga dapat mendongkrat ekonomi pesisir, yang berbasis pada produksi pangan kelautan dan perikanan berkelanjutan.
“Harapan kami semoga ekonomi masyarakat pesisir makin tumbuh, dengan terciptanya lapangan kerja terbuka luas, dan kesejahteraan nelayan semakin meningkat,” Harapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait ketiadaan nilai anggaran di papan proyek dan dugaan kelalaian terhadap keselamatan kerja.
Masyarakat berharap pihak Inspektorat Daerah, Dinas Teknis, dan aparat penegak hukum (Polsek Sinjai Timur) dapat segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan transparan, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi : ABK
………..
